Sorong, sorotandemokrasi.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua Barat diminta untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dinas di lingkup Pemerintah Kota Sorong. Permintaan ini disampaikan oleh Urbanus Mamu, yang juga merupakan tim hukum Septianus Lobat – H. Anshar Karim (LOSARI), setelah apel perdana yang dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong, Septinus Lobat & H. Anshar Karim, di Kantor Wali Kota Sorong.
Menurut Urbanus Mamu, audit dari BPK RI sangat penting guna memberikan masukan bagi kepala daerah yang baru terpilih dalam mengevaluasi kinerja setiap dinas. “Jika pemerintahan Kota Sorong ke depan ingin berjalan sesuai dengan harapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, maka dibutuhkan aparatur yang profesional dan kompeten dalam menjalankan visi dan misi kepala daerah,” ujar Urbanus saat dihubungi Sorotan Demokrasi pada Senin (03/03/2025).
Ia menegaskan bahwa pembangunan Kota Sorong harus berlandaskan pada visi dan misi yang telah disampaikan oleh Wali Kota dalam setiap kampanye. Oleh karena itu, mereka yang nantinya bekerja dalam pemerintahan haruslah orang-orang yang memiliki profesionalisme serta kemampuan untuk menerjemahkan visi-misi kepala daerah baru.
Lebih lanjut, Urbanus Mamu menambahkan bahwa hasil audit BPK RI nantinya akan menjadi dasar penilaian kinerja dinas-dinas saat ini. Dengan demikian, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat menentukan siapa saja yang layak untuk terus berkontribusi dalam pemerintahan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.
Pemeriksaan menyeluruh dari BPK RI diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait tata kelola pemerintahan di Kota Sorong serta memastikan bahwa aparatur pemerintahan bekerja secara transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (red)
