Oleh: Urbanus Mamu. S.H., M.H.
(Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang)
Perencanaan pembangunan nasional bukan sekadar instrumen teknokratis bagi birokrasi, melainkan manifestasi nyata dari janji-janji bernegara. Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang dibuat pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi tonggak krusial. Dokumen ini hadir sebagai terjemahan langsung atas visi besar jangka panjang bangsa Indonesia menuju tahun 2045.
Namun, agar arah pembangunan ini tidak kehilangan arah, ia harus selalu diletakkan di bawah kacamata konstitusional: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melaui Fondasi Konstitusional: Menghidupkan Jiwa Pasal 33 UUD 1945 Secara filosofis dan yuridis, Perpres No. 12 Tahun 2025 adalah instrumen operasional untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945—yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Keterkaitan paling esensial dari RPJMN 2025–2029 ini dapat dilihat melalui Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Amanat Perpres No. 12 Tahun 2025: Salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 secara tegas mengamanatkan untuk “membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan” serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.
Landasan Konstitusional: Jiwa Anti-Kapitalisme dalam UUD 1945
Para pendiri bangsa (founding fathers) merumuskan sistem perekonomian Indonesia dalam konteks sejarah kolonialisme dan ketimpangan ekonomi yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial. Karena itu, gagasan mengenai perekonomian nasional tidak semata-mata diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan tatanan ekonomi yang mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kajian terhadap proses perumusan Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa para perumus konstitusi menempatkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi sebagai bagian penting dari arah perekonomian nasional (Syahuri, 2012).
Dalam konteks pemikiran Mohammad Hatta, ekonomi Indonesia tidak diarahkan untuk menempatkan individu dan akumulasi modal sebagai satu-satunya pusat kegiatan ekonomi. Hatta mengembangkan gagasan ekonomi kerakyatan yang menempatkan kerja sama, koperasi, dan asas kekeluargaan sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kajian Bahri (2023) menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi kerakyatan Hatta merupakan sintesis kritis terhadap berbagai aliran pemikiran ekonomi dan pada akhirnya menempatkan koperasi sebagai salah satu bentuk konkret ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.
Dalam perspektif tersebut, kritik terhadap kapitalisme tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap seluruh aktivitas pasar, perdagangan, investasi, atau kepemilikan privat. Yang menjadi persoalan konstitusional adalah ketika mekanisme ekonomi menghasilkan konsentrasi kekuasaan ekonomi, mengabaikan kepentingan masyarakat luas, atau menyebabkan sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat. Ruslina (2012) menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengandung prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan serta menempatkan kemakmuran masyarakat sebagai orientasi utama pembangunan hukum ekonomi Indonesia.
Karena itu, istilah “jiwa anti-kapitalisme” dalam konteks tulisan ini lebih tepat dipahami sebagai kritik konstitusional terhadap dominasi kepentingan modal apabila kepentingan tersebut bertentangan dengan tujuan kemakmuran rakyat. UUD 1945 tidak secara eksplisit menggunakan istilah “anti-kapitalisme”, tetapi memberikan prinsip-prinsip yang membatasi arah penyelenggaraan perekonomian agar tidak semata-mata didasarkan pada logika akumulasi modal. Pasal 33 justru menghendaki adanya keseimbangan antara aktivitas ekonomi, kepentingan masyarakat, peran negara, dan tujuan kesejahteraan sosial (Ruslina, 2012; Syahuri, 2012).
Pertama, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian nasional tidak semata-mata dibangun berdasarkan kepentingan individual, melainkan berdasarkan gagasan kebersamaan. Asas kekeluargaan mengandung konsepsi bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan ruang bagi kerja sama dan kepentingan bersama sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Asas kekeluargaan juga memiliki hubungan erat dengan gagasan koperasi yang dikembangkan Mohammad Hatta. Dalam ekonomi kerakyatan, koperasi dipandang sebagai bentuk kelembagaan yang memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi melalui kerja sama dan kepentingan bersama. Dengan demikian, Pasal 33 ayat (1) memberikan dasar konstitusional bagi model ekonomi yang tidak hanya mengandalkan kompetisi individual, tetapi juga mengembangkan mekanisme kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan kritik terhadap free fight liberalism, persoalannya bukan semata-mata keberadaan persaingan dalam kegiatan ekonomi, melainkan ketika persaingan tersebut berlangsung tanpa koreksi sosial sehingga menghasilkan ketimpangan dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Konstitusi justru menghendaki agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam kerangka kebersamaan dan kesejahteraan sosial. Dalam kajiannya mengenai politik hukum perekonomian, Syahuri (2012) menunjukkan bahwa gagasan para perumus Pasal 33 berkaitan erat dengan upaya mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang lebih merata.
Kedua, Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi keterlibatan negara dalam sektor-sektor strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Penguasaan negara tersebut dimaksudkan agar sektor strategis tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan komersial, tetapi tetap diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini memiliki arti strategis dalam konteks pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Negara memperoleh mandat konstitusional untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak berhenti pada keuntungan ekonomi bagi pemilik modal, tetapi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat sebagai pemegang kepentingan publik.
Konsep “dikuasai oleh negara” juga tidak secara otomatis berarti negara harus menjadi pemilik atau pengelola langsung seluruh kegiatan ekonomi. Syahuri (2012), berdasarkan kajian terhadap gagasan para perumus konstitusi, menjelaskan adanya pembedaan antara tindakan negara dalam melakukan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan dengan konsep kepemilikan dalam arti privat. Dengan demikian, mandat penguasaan negara terutama harus dipahami sebagai kewenangan untuk memastikan sumber daya dan sektor strategis dikelola sesuai dengan tujuan konstitusional, yaitu keadilan sosial dan kemakmuran rakyat (Syahuri, 2012).
Atas dasar itu, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipahami sebagai pagar konstitusional terhadap dominasi ekonomi yang mengabaikan kepentingan publik, bukan sebagai larangan terhadap keberadaan sektor swasta. Negara tetap dapat bekerja sama dengan badan usaha dan investor, tetapi kerja sama tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Dengan perspektif demikian, konstitusi tidak meniadakan pasar, melainkan menempatkan pasar dalam tatanan ekonomi yang lebih luas yang dikendalikan oleh prinsip keadilan sosial dan kepentingan publik.
Kerangka tersebut semakin jelas setelah perubahan UUD 1945 melalui Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Republik Indonesia, 1945). Rumusan ini menunjukkan bahwa konstitusi ekonomi Indonesia tidak hanya berbicara mengenai peran negara, tetapi juga mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi harus dipadukan dengan keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian.
Oleh karenanya, apabila istilah “anti-kapitalisme” digunakan dalam tulisan ini, istilah tersebut sebaiknya dipahami sebagai sikap konstitusional terhadap kapitalisme yang tidak terkendali, terutama apabila mekanisme akumulasi modal mengakibatkan konsentrasi kekayaan, ketimpangan, eksploitasi sumber daya, atau marginalisasi kepentingan masyarakat. Sebaliknya, kegiatan ekonomi swasta yang berjalan dalam kerangka hukum, kompetisi yang sehat, perlindungan konsumen, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan masyarakat tetap dapat ditempatkan dalam sistem ekonomi Indonesia. Literatur mengenai Pasal 33 menunjukkan bahwa prinsip demokrasi ekonomi menjadi titik penting dalam mencari keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara (Ruslina, 2012; Bahri, 2023).
Pada akhirnya, jiwa konstitusional Pasal 33 UUD 1945 dapat dibaca sebagai upaya menempatkan ekonomi untuk manusia dan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Negara tidak boleh membiarkan kekuatan ekonomi berkembang tanpa batas ketika perkembangan tersebut mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Sebaliknya, negara juga perlu menciptakan ruang bagi kreativitas, investasi, kewirausahaan, dan inovasi sepanjang semuanya berjalan dalam koridor demokrasi ekonomi, keadilan sosial, keberlanjutan, dan kepentingan nasional.
Demokrasi Ekonomi vs Demokrasi Politik (Kapitalisme Politik)
Dalam literatur ekonomi-politik, hubungan antara konsentrasi kekuatan ekonomi dan pengaruh terhadap kebijakan publik merupakan persoalan yang penting untuk dikaji. Acemoglu dan Robinson (2006), misalnya, menunjukkan bahwa institusi politik dan ekonomi saling berhubungan dalam menentukan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Sementara itu, Stiglitz (2012) menyoroti bahwa ketimpangan ekonomi yang terlalu besar dapat memengaruhi proses politik dan kebijakan publik. Perspektif tersebut memberikan konteks untuk memahami mengapa demokrasi ekonomi diperlukan sebagai bagian dari upaya menjaga agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga distribusi manfaat yang lebih adil.
Dalam perspektif tersebut, kapitalisme politik dapat dipahami sebagai situasi ketika kedekatan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik berpotensi memengaruhi distribusi kesempatan ekonomi, kebijakan publik, maupun akses terhadap sumber daya negara. Persoalannya bukan semata-mata keberadaan pengusaha atau modal swasta dalam kehidupan ekonomi, melainkan kemungkinan munculnya hubungan yang tidak seimbang antara kekuatan modal dan proses pengambilan keputusan publik. Apabila hal tersebut terjadi tanpa mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang memadai, kebijakan publik berisiko lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas (Stiglitz, 2012).
Dalam konteks Indonesia, prinsip demokrasi ekonomi menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tetap memiliki orientasi sosial. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi harus ditempatkan bersama prinsip keadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan keseimbangan pembangunan.
Frasa “efisiensi berkeadilan” menjadi sangat penting dalam membaca arah pembangunan ekonomi Indonesia. Efisiensi tidak semestinya hanya dipahami sebagai kemampuan menghasilkan keuntungan atau meningkatkan produktivitas dengan biaya serendah mungkin. Dalam perspektif konstitusional, efisiensi harus berjalan bersama keadilan, sehingga peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar ukuran makro seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto, investasi, atau peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Demokrasi ekonomi dengan demikian menghendaki adanya keseimbangan antara peran negara, mekanisme pasar, dunia usaha, dan masyarakat. Negara tidak harus mengambil alih seluruh aktivitas ekonomi, tetapi memiliki kewajiban membangun regulasi dan institusi yang memastikan persaingan berlangsung secara sehat, mencegah monopoli dan praktik yang merugikan masyarakat, serta memastikan sektor strategis dikelola sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam kerangka tersebut, peran negara bukan sebagai penghambat aktivitas ekonomi, melainkan sebagai penjaga agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor konstitusi (Syahuri, 2012; Ruslina, 2012).
Hal ini menjadi semakin relevan ketika pembangunan berkaitan dengan investasi dalam sektor strategis, sumber daya alam, energi, pangan, infrastruktur, dan industri pengolahan. Investasi dapat memberikan modal, teknologi, lapangan kerja, dan nilai tambah bagi perekonomian. Namun, manfaat tersebut harus dipastikan melalui tata kelola yang transparan, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, pengawasan, serta kebijakan yang memungkinkan masyarakat lokal memperoleh manfaat dari proses pembangunan. Dengan demikian, investasi tidak semata-mata dinilai berdasarkan besarnya modal yang masuk, tetapi juga berdasarkan nilai tambah dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam kebijakan ekonomi, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, pembangunan kewilayahan, serta peningkatan produktivitas. Seluruh agenda tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka kesejahteraan umum, keadilan sosial, demokrasi ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana amanat UUD 1945. Hilirisasi, misalnya, tidak cukup menghasilkan nilai tambah, tetapi juga harus menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta membuka ruang bagi UMKM dan masyarakat daerah dalam rantai nilai ekonomi. Demikian pula ketahanan pangan dan energi harus menjamin akses masyarakat, keberlanjutan produksi, penguatan pelaku lokal, dan perlindungan lingkungan (Haryana, 2026).
Keberhasilan RPJMN 2025–2029 karena itu tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, memperkuat ekonomi daerah, serta memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi. Pembangunan juga membutuhkan transparansi, akuntabilitas, pengawasan publik, dan pencegahan konflik kepentingan agar manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu (Ruslina, 2012; Acemoglu & Robinson, 2006; Stiglitz, 2012). Dalam kerangka tersebut, Perpres No. 12 Tahun 2025 perlu diuji melalui pertanyaan konstitusional: apakah pembangunan memperkuat kemandirian nasional, pemerataan, pengelolaan sumber daya untuk kepentingan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan? Dengan demikian, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus berjalan beriringan agar pembangunan benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan.
Dari landasan konstitusional hingga agenda pembangunan, benang merahnya adalah satu: kekuatan ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan rakyat dan tujuan negara. Pasal 33 UUD 1945 memberikan fondasi normatif, sedangkan RPJMN 2025–2029 menjadi salah satu instrumen untuk menerjemahkannya ke dalam kebijakan. Tantangannya adalah memastikan agar demokrasi ekonomi tidak berhenti sebagai norma konstitusional, tetapi hadir dalam bentuk pertumbuhan yang adil, pemerataan kesempatan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
Sumber pustaka:
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). Economic origins of dictatorship and democracy. Cambridge University Press.
Bahri, S. (2023). Ideologi ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta (Jalan tengah teori merkantilisme liberalisme dan marxisme). Jurnal Masyarakat dan Desa, 3(2), 124–150. https://doi.org/10.47431/jmd.v3i2.352
Haryana, A. (2026). Komoditas strategis dan hilirisasi pertanian sebagai pilar transformasi ekonomi Indonesia. Bappenas Working Papers, 9(1), 53–72. https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.537
Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 9(1), 49–82. https://doi.org/10.31078/jk913
Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality: How today’s divided society endangers our future. W. W. Norton & Company.
Syahuri, T. (2012). Politik hukum perekonomian berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 9(2), 243–258. https://doi.org/10.31078/jk921
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029
