Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, Sekjen Pemuda Muslimin: Jangan Kembali ke ‘Era Kegelapan’ Lagi

By Admin - [tanggal-pos]
Hadi Prestasi, ST.,MT (Sekretaris Jenderal Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia)
Hadi Prestasi, ST.,MT (Sekretaris Jenderal Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia)

Jakarta, sorotandemokrasi.com – Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia angkat bicara terkait kondisi Indonesia beberapa bulan terakhir yang dinilai terancam memasuki masa “jahiliyah” atau “era kegelapan”. Hal itu seperti disampaikan Hadi Prestasi, ST.,MT, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Muslimin Indonesia.

“Pemuda muslim prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Ancaman degradasi terjadi di sejumlah dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami meminta Presiden Prabowo menghapuskan dwi fungsi ABRI dan Polri di sektor sipil. Begitu pula dengan kebijakan efisiensi yang diberlakukan secara merata agar ditinjau lagi. Pemerintah harus mengkaji secara komprehensif dampak dari kebijakan tersebut agar tidak semakin membuat masyarakat terpuruk,” ujar Hadi, Selasa, (18/2/2025), saat ditemui di Jakarta.

Tidak hanya itu, aktivis muda asal Sulawesi Utara ini menyebut ada kekhawatiran tumbuh di masyarakat Indonesia saat ini dengan adanya indikasi akan kembalinya pemberlakuan dwi fungsi ABRI. Pihaknya menolak diberlakukannya Dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Hadi juga memberikan dukungan atas aksi demonstrasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia.

“Kami secara tegas menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mendesak Presiden Prabowo mengeluarkan Perppu terkait perampasan aset para koruptor. Kami juga memberi dukungan terhadap aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” yang digelar BEM Seluruh Indonesia kemarin. Indonesia jangan sampai kembali pada ‘era kegelapan’-nya lagi,” tutur Hadi tegas

Menurut Hadi, efisiensi anggara dari Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis juga melahirkan anomali tersendiri. Pihaknya meminta dilakukannya evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yang harus diberikan pada masyarakat menurutnya adalah penciptaan pendidikan gratis.

“Seharusnya pendidikan gratis berkualitas diberikan pada masyarakat, bukan makanan gratis. Kami juga menolak revisi UU Minerba, hapuskan dwi fungsi militer di sektor sipil hingga reformasi Polri,” tutup Hadi. (red)

BANNER
[social-share]

Berita Terkait

[related-post]

Berita Terbaru

22/10/2026 11:56 WIB

Dua Tahun Prabowo-Gibran, 98 Resolution Network Tekankan Kedaulatan Ekonomi

JAKARTA, sorotandemokasi.com — 98 Resolution Network yang dipimpin Haris Rusly…

14/10/2026 13:13 WIB

Pemuda Muslimin Aru Ajak Masyarakat Waspadai Dampak Asap Karhutla

DOBO, sorotandemokrasi.com – Pengurus Cabang Pemuda Muslimin Indonesia (PC PMI) Kabupaten…

11/10/2026 06:30 WIB

Menyemai Kembali Jiwa Nasionalisme di Ruang Publik: Pandangan Hukum dan Kebangsaan

Oleh: Urbanus Mamu, S.H., M.H. (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum,…

08/10/2026 11:10 WIB

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Akselerasi Swasembada Pangan hingga Penguatan Ekonomi Nasional

JAKARTA, sorotandemokrasi.com — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan…

01/10/2026 08:27 WIB

Silaturahmi ICMI dengan Pemkot Ambon Perkuat Kemitraan

AMBON, sorotandemokrasi.com — Majelis Pimpinan Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi…

01/10/2026 07:29 WIB

Menakar Arah Kedaulatan Bangsa: Urgensi dan Implementasi Perpres No. 12 Tahun 2025 dalam Koridor Konstitusi

Oleh: Urbanus Mamu. S.H., M.H. (Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu…