Jakarta, sorotandemokrasi.com – Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Bidang Kebijakan Publik, Romadon Reubun, S.H., menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi perhatian publik. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip keadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi langkah penyidik Polri yang melakukan penggeledahan sebagai bagian dari proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan sejumlah perkara strategis, termasuk yang menyeret perhatian publik.
Menurut Romadon, setiap tindakan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan bagian dari mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, masyarakat perlu memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara independen tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun.
“Kami mendukung setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan Polri sepanjang dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Siapa pun yang diduga terlibat harus diproses berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan opini atau tekanan publik,” ujar Romadon Reubun.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut menilai bahwa pemberantasan korupsi merupakan amanat reformasi sekaligus bagian dari komitmen negara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Oleh sebab itu, setiap institusi penegak hukum harus memperoleh dukungan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
Romadon juga mengapresiasi langkah penyidik yang melakukan penggeledahan sebagai bagian dari proses penyidikan. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan instrumen hukum yang lazim digunakan untuk memperoleh dan mengamankan alat bukti yang diperlukan dalam pembuktian suatu perkara.
“Penggeledahan merupakan bagian dari proses hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selama dilakukan sesuai prosedur dan berada dalam koridor hukum, langkah tersebut patut dihormati sebagai bagian dari upaya mengungkap fakta secara komprehensif,” katanya.
Meski demikian, Romadon mengingatkan bahwa proses penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang diperiksa tetap memiliki hak-hak hukum yang wajib dihormati hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Kita harus menjaga keseimbangan antara semangat pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Penegakan hukum yang profesional adalah penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan menghormati prinsip due process of law,” tegasnya.
Lebih lanjut, Romadon berharap sinergi antarlembaga penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus diperkuat demi menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan dipercaya masyarakat.
Menurutnya, koordinasi yang baik antarinstansi akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Publik tentu berharap seluruh aparat penegak hukum tetap solid, profesional, dan mengedepankan transparansi dalam setiap proses penanganan perkara. Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan,” pungkas Romadon Reubun.
Diketahui, langkah penggeledahan yang dilakukan penyidik Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut menjadi perhatian publik. Hingga saat ini proses penyidikan masih berlangsung dan aparat penegak hukum menyatakan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (ms)
