Jakarta, sorotandemokrasi.com – Barisan Relawan Indonesia Kuat (BRIK 08) menyampaikan dukungan dan apresiasi atas penunjukan mantan Wakil Menteri Pertanian, Mas Sudaryono, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Ibu Nanik Sudaryati Deyang.
Sekretaris Jenderal BRIK 08, Urbanus Mamu, S.H., M.H., menilai kepemimpinan baru di BGN menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai kendala yang selama ini muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Urbanus, sosok Kepala BGN yang baru dikenal terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif. Karena itu, ia optimistis berbagai kekurangan dalam implementasi program dapat segera diperbaiki.
“Kami berharap di bawah kepemimpinan Mas Sudaryono, berbagai kesalahan maupun kelalaian yang terjadi selama ini dapat segera dibenahi sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin baik dan tepat sasaran,” ujar Urbanus kepada wartawan (23/07/2026) di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia karena memberikan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program tersebut, menurutnya, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain memberikan manfaat di bidang kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kandidat doktor hukum itu juga menilai MBG juga telah menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Kehadiran dapur-dapur MBG membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar sekaligus meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Perputaran anggaran kini mulai dirasakan langsung oleh petani, nelayan, dan peternak. Bahkan lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif mulai kembali diolah, dan kini semakin banyak generasi muda yang tertarik menjadi petani maupun peternak,” katanya.
Menanggapi berbagai kritik terhadap pelaksanaan MBG, Urbanus menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa perdebatan mengenai keberlanjutan program tersebut sejatinya telah selesai karena MBG merupakan bagian dari visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh mandat melalui Pemilihan Presiden.
“Yang perlu kita fokuskan sekarang bukan lagi mempertanyakan apakah program ini dilanjutkan atau tidak, melainkan bagaimana memperbaiki pelaksanaannya agar semakin efektif, akuntabel, dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Urbanus mengusulkan agar BGN melaksanakan evaluasi rutin setiap bulan melalui pertemuan daring bersama para pengawas wilayah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra dapur MBG, serta sekolah-sekolah penerima manfaat. Menurutnya, mekanisme tersebut akan menjadi sarana memperoleh masukan langsung dari para pelaksana di lapangan sehingga perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Selain itu, BRIK 08 juga mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan.
Menurut Urbanus, dewan tersebut dapat melibatkan unsur akademisi, profesional, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dan integritas. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan transparansi, memperbaiki komunikasi publik, serta memastikan setiap kebijakan dan pelaksanaan Program MBG dapat dipertanggungjawabkan kepada Presiden maupun masyarakat.
“Selama ini BGN kerap menjadi sasaran berbagai opini negatif akibat persoalan tata kelola dan belum optimalnya mekanisme pengawasan. Dengan adanya Dewan Pengawas, kami berharap transparansi meningkat, kepercayaan publik semakin kuat, dan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif demi kepentingan masyarakat,” tutup Urbanus. (ms)
