Oleh: Moharam (Pengamat Pendidikan)
Jakarta sebagai kota megapolitan yang kian membanggakan diri sebagai “global city”, hari hari ini justru menghadapi dilema serius. Betapa tidak, angkatan kerja dan warga miskin yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan itu, malah didorong untuk merantau ke negeri orang.
Alih-alih memperkuat ekonomi lokal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano ‘Doel’ Karno (Pram-Doel) ini justru mengalihkan fokus menyelesaikan krisis lapangan kerja dengan “mengekspor” pengangguran. Hal tersebut tentu seperti sebuah sinyal kegagalan dalam membangun solusi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025, bahwa ada sekitar 6 dari setiap 100 orang angkatan kerja di Jakarta masih menganggur, atau sekitar 338.390 orang. Angka ini bahkan meningkat dibanding periode sebelumnya. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa bahwa dinamika penyerapan tenaga kerja belum membaik secara signifikan. Artinya, mengirim pekerja ke luar negeri bukanlah solusi melainkan pengakuan bahwa pasar kerja lokal masih gagal menyerap dan memberdayakan angkatan kerja yang jumlahnya semakin besar.
Di samping itu, tingkat kemiskinan di Jakarta juga bukan angka yang boleh diabaikan. Pada Maret 2025, tercatat ada sekitar 464.870 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan, dengan persentase 4,28%, sedikit menurun dari tahun sebelumnya namun masih mencerminkan realitas bahwa banyak keluarga yang mengandalkan pendapatan rendah dan rawan terdorong ke jurang kemiskinan lebih dalam.
Tak hanya itu, dramatisnya bahwa kelompok usia muda saat ini justru menjadi korban paling nyata dari situasi ini. Data BPS memaparkan bahwa 70% dari pengangguran di Jakarta berada pada usia 15–29 tahun, dengan tingkat pengangguran terbuka di antara mereka mencapai 17,59%. Artinya, hampir 2 dari 10 orang muda di Ibu Kota yang siap kerja, tidak menemukan pekerjaan hal ini menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menjawab kebutuhan industri serta tantangan pasar kerja modern.
Kebijakan Retoris, bukan Solutif
Merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta tersebut, maka hemat saya bahwa ajakan agar warga Jakarta menjadi pekerja migran luar negeri tentu justru menjadi retoris alih-alih solusi obyektif. Ajakan itu memberi kesan bahwa penyelesaian masalah lokal dianggap terlalu berat, sehingga pilihan mudahnya adalah “kirim saja ke luar”. Padahal, kota yang mendeklarasikan diri sebagai “global city” harusnya mampu menumbuhkan ekonomi berbasis keunggulan lokal, misalnya: seni, pariwisata urban (urban tourism), ekonomi kreatif, teknologi, dan sektor jasa unggulan lainnya asalkan didukung kebijakan yang tepat, bukan sekadar membiarkan warga “pindah masalah”.
Hal yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya memperkuat pelatihan vokasi, memperluas lapangan kerja di sektor riil, atau memperbaiki ekosistem usaha mikro dan ekonomi kreatif lokal, strategi ini seperti melepas kewajiban pemerintah. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri tengah membangun dasbor integrasi data ketenagakerjaan untuk menciptakan kebijakan yang lebih presisi dan responsif. Apakah ini akan menjadi semu, jika kemudian hasilnya adalah “kirim pekerja ke luar”?
Toh, daripada mendorong mereka merantau, pemerintah daerah harus menciptakan fondasi sehingga Jakarta bisa menyerap tenaga kerja sendiri dengan kebijakan investasi, insentif usaha lokal, perluasan sektor unggulan, serta modernisasi pelatihan vokasi yang relevan dengan ekonomi global (tanpa harus menjadikan warganya perantau global). Jakarta perlu mempercayai potensi warganya.
Tersebab, jika tidak demikian, maka mimpi Jakarta menjadi “kota global” adalah sebuah ironi pembangunan jika yang dicapai hanyalah mencetak pekerja migran ketimbang membuka lapangan kerja rumah sendiri. Mendorong migrasi tenaga kerja ke luar negeri hanyalah tanda kegagalan mengelola potensi ekonomi domestik.
Jika Jakarta ingin benar-benar berdiri sejajar dengan kota global lain, maka ukuran keberhasilannya bukanlah berapa banyak warganya yang dikirim ke luar negeri, melainkan seberapa besar kesempatan kerja yang bisa ia ciptakan di dalam negeri untuk seluruh rakyatnya. Sudah saatnya Jakarta berhenti mencari “solusi” atau jalan pintas dengan “mengekspor” warganya sendiri.
Mestinya, menjadi pemimpin di “jantung negara” sevital DKI Jakarta di era kekinian ini, bukan hanya tentang ia yang membanggakan diri dengan predikat kota global, tetapi sekaligus mampu memastikan bahwa setiap warganya memiliki ruang serta akses terhadap kesejahteraan hidup yang layak di tanah kelahirannya. Sebuah pantun sebagai bentuk respons saya terhadap kebijakan Bang Pram ini seturut saya lesatkan sebagai penutup.
Bang Pram bicara soal lintas-dunia,
Janji manis berbalut retorika!
Kalau kerjaan warga sendiri di rumah tak tersedia,
Apalah arti predikat kota global nan megah?
