Ambon, sorotandemokrasi.com – Sadam Bugis, salah satu tokoh pemuda Maluku yang juga Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku menyesalkan langkah Gubernur Maluku yang mengusulkan Michael Papilaya sebagai Komisaris Utama (Komut) Bank Maluku Maluku Utara. Menurutnya, keputusan ini bertentangan dengan prinsip merit system yang sebelumnya digaungkan oleh gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saya mempertanyakan kapasitas Michael Papilaya dalam pengawasan keuangan dan perbankan. Jika benar beliau adalah kader Partai Gerindra dan orang dekat gubernur, maka ini bisa menjadi konflik kepentingan yang mencederai profesionalisme,” tegas Sadam Bugis kepada wartawan, Jumat (28/03/2025).
Gubernur Maluku beralasan bahwa pengangkatan Komut harus menjadi “mata dan telinga” pemerintah dalam pengawasan. Namun, Sadam menilai bahwa jika alasan ini digunakan, maka seharusnya figur yang dipilih berasal dari kalangan profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan dan perbankan.
“Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki latar belakang kuat dalam dunia perbankan bisa dipercaya untuk mengawasi Bank Maluku? Seharusnya gubernur lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis seperti ini,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sadam Bugis juga mendesak gubernur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerintahan, terutama terkait perusahaan daerah (Perusda) yang selama ini dinilai belum dikelola dengan baik.
“Kita ini sudah miskin, jangan lagi memiskinkan Bank Maluku Maluku Utara atau Perusda lainnya. Merit system seharusnya berlaku tidak hanya di birokrasi, tetapi juga di sektor keuangan dan badan usaha milik daerah,” tambahnya.
Dengan adanya kritik ini, Sadam berharap Gubernur Maluku dapat mempertimbangkan ulang keputusannya dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Maluku. (red)
