Malang, sorotandemokrasi.com – Himpunan Aktivis Malang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025 yang mengindikasikan adanya potensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp12.556.771.199.
Dewan Pembina Himpunan Aktivis Malang, Taher Bugis, mengatakan temuan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemberian manfaat purna tugas dan pesangon yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip efisiensi dan tata kelola perusahaan yang baik.
“Temuan ini berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan perusahaan dan perlu didalami oleh aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi,” ujar Taher Bugis kepada wartawan, Sabtu (20/06/2026) di Malang.
Menurutnya, sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan tersebut perlu dimintai keterangan, termasuk Direksi Perumda Tugu Tirta periode 2024–2025, manajemen keuangan dan SDM, Dewan Pengawas, pihak ketiga yang terlibat dalam pengadaan jasa outsourcing dan sewa kendaraan, serta pihak-pihak yang menerima manfaat dari kebijakan tersebut.
Himpunan Aktivis Malang juga menyoroti dugaan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang tata kelola dan pengelolaan keuangan BUMD.
Melalui laporannya, Himpunan Aktivis Malang mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, berkoordinasi dengan BPK guna melakukan audit investigatif, serta memanggil seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam rangkaian kebijakan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tegas Taher Bugis.
Ia menambahkan bahwa penanganan kasus tersebut penting dilakukan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. (ms)
