Kota Sorong, Sorotandemokrasi.com – Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan bertajuk “Penguatan Kelembagaan Refleksi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024” di Rilych Panorama Hotel, Kota Sorong pada Kamis (07/08/2025).
Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2025 dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Forkopimda, OPD, tokoh pemuda, tokoh agama, media, serta delegasi dari Bawaslu RI dan Komisi II DPR RI.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kapasitas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat lembaga pengawas pemilu menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang direncanakan tahun ini.
Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farli Sampe Toding Rego, mengungkapkan beberapa isu krusial terkait pelaksanaan pilkada serentak 2024. Ia menyoroti rekomendasi dari MRP-PBD tentang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Orang Asli Papua yang berpotensi bertentangan dengan surat edaran PKPU mengenai pengakuan Orang Asli Papua.
Asisten III Papua Barat Daya menyatakan meskipun terdapat gejolak dalam proses pilkada, pejabat baru Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya telah terpilih. Ia menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi dalam perjalanan demokrasi untuk memastikan pemilu mendatang berlangsung jujur, adil, dan transparan.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI, Kordiv P2H, Loly Suhenty. Dalam sambutannya, Loly menyampaikan bahwa Papua Barat Daya memiliki potensi luar biasa namun juga tantangan yang perlu dihadapi. Ia mengingatkan bahwa indeks pilkada 2024 di Papua Barat Daya berada dalam kondisi rawan sedang, ini menjadi perhatian bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
Menyusul catatan evaluasi yang ada, Loly menekankan dampak dari himpitan jadwal pemilu yang membuat para komisioner berlomba-lomba memenuhi target waktu. “Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar tidak mengurangi kualitas pelaksanaan pemilu,” tegasnya.
Dalam forum ini, diskusi sangat terbuka bagi semua peserta untuk saling bertukar pikiran demi tercapainya pemilu yang berkualitas. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi, tetapi juga langkah konkret dalam memperkuat lembaga pengawas pemilu di wilayah Papua Barat Daya.
Dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, diharapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjalankan tugasnya demi terciptanya demokrasi yang lebih baik di wilayah tersebut.
