Oleh Urbanus Mamu, SH, MH (Ketua Pembina Yayasan Generasi Indonesia Kuat)
Filosofi pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat bukan sekadar prosedur demokrasi, melainkan perwujudan hakikat kedaulatan rakyat. Prinsip ini kerap dirumuskan dalam ungkapan Latin vox populi, vox dei—suara rakyat adalah suara Tuhan. Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa kehendak mayoritas patut dihormati sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Sejak abad pertengahan, ketika adagium ini digunakan untuk menantang otoritas raja, vox populi telah menjadi simbol koreksi publik terhadap kekuasaan yang terlampau elitis.
Secara historis, istilah vox populi, vox dei dikenal sejak abad pertengahan melalui Alcuin dari York (735–804), dan semakin populer pada abad ke-14 ketika digunakan Uskup Agung Walter Reynolds untuk mendukung gerakan yang berujung pada turunnya Raja Edward II dari takhta. Sejak itu, ungkapan ini menjadi simbol kekuatan suara publik dalam menentukan arah kekuasaan politik.
Semangat itulah yang kini kembali diuji di Indonesia. Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah kepada mekanisme DPRD yang belakangan bergulir dari sebagian elit pemerintah dan partai politik telah memantik polemik luas. Argumen yang disampaikan kubu elit relatif seragam: pemilihan langsung dinilai mahal, rawan konflik, dan kerap melahirkan pemimpin populis yang tidak kompeten. Atas nama efisiensi dan stabilitas, sistem tak langsung kembali ditawarkan sebagai solusi.
Namun pada saat yang sama, gelombang penolakan datang dari berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, aktivis demokrasi, hingga publik di ruang digital. Mereka melihat gagasan ini sebagai kemunduran demokrasi dan pengingkaran terhadap hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri. Polarisasi wacana pun terbentuk: di satu sisi elit yang mengedepankan rasionalitas teknokratis, di sisi lain rakyat yang mempertahankan hak partisipasi politiknya.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selama dua dekade terakhir, antusiasme masyarakat dalam pemilihan langsung relatif tinggi. Partisipasi pemilih dalam berbagai pilkada menjadi indikator bahwa rakyat memandang pemilu bukan sekadar ritual formal, tetapi ruang untuk menyuarakan harapan. Di tengah berbagai keterbatasan, bilik suara tetap dipercaya sebagai instrumen perubahan.
Memang, kritik terhadap pemilihan langsung tidak sepenuhnya keliru. Politik uang, disinformasi, dan pragmatisme elektoral adalah penyakit nyata demokrasi kita. Namun pertanyaan mendasarnya: apakah obat dari penyakit demokrasi adalah dengan mencabut hak rakyat memilih?
Menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD berarti memindahkan keputusan dari ruang publik terbuka ke ruang politik yang tertutup. Di ruang ini, negosiasi kepentingan, transaksi kekuasaan, dan kompromi partai lebih dominan dibanding aspirasi warga. Jika rakyat bisa saja salah memilih, elit pun tidak kebal dari konflik kepentingan. Bedanya, pilihan rakyat dapat diawasi dan dievaluasi secara terbuka, sementara keputusan elit kerap berlangsung di balik pintu rapat.
Pemilihan langsung setidaknya memberi ruang kejujuran kolektif. Rakyat memilih dengan harapan sederhana namun fundamental: kesejahteraan dan keadilan. Harapan ini menjadi fondasi moral demokrasi. Sebaliknya, ketika pemimpin “disodorkan” oleh kesepakatan elite, legitimasi kekuasaan berdiri di atas kontrak politik internal, bukan kontrak sosial dengan rakyat.
Lebih jauh, pemilihan langsung menyediakan mekanisme koreksi. Ketika pemimpin gagal, rakyat menyimpan ingatan politik dan memberikan evaluasi pada periode berikutnya. Inilah kontrol sosial alamiah dalam demokrasi. Tanpa pemilihan langsung, rakyat kehilangan instrumen koreksi tersebut, dan jarak antara penguasa dan yang dikuasai semakin melebar.
Sebagian pihak masih beranggapan bahwa masyarakat belum cukup matang untuk memilih pemimpin yang tepat. Pandangan ini problematis. Dua puluh lima tahun reformasi telah membentuk pengalaman politik kolektif rakyat Indonesia. Mereka belajar dari kegagalan, mengoreksi pilihan, dan membangun kesadaran politik bertahap. Kedewasaan demokrasi tidak akan tumbuh jika rakyat terus diposisikan sebagai objek yang harus “diarahkan” oleh elite.
Pada akhirnya, polemik pemilihan langsung versus tak langsung bukan sekadar soal mekanisme elektoral. Ia adalah pertarungan makna tentang siapa pemilik sah kedaulatan. Apakah rakyat sebagai sumber legitimasi, atau elite sebagai pengelola kekuasaan?
Demokrasi tidak lahir dari ketakutan terhadap pilihan rakyat, melainkan dari kepercayaan bahwa rakyat adalah fondasi kekuasaan yang sah. Ketika suara rakyat dipinggirkan, demokrasi berisiko berubah menjadi panggung sempit bagi segelintir elite. Dan itu bertentangan dengan semangat vox populi, vox dei—bahwa suara rakyat tetaplah suara yang patut dimuliakan. (Red)
