Oleh: Asri Anas (Ketua Umum DPP DESA BERSATU)
Mohammad Hatta (1902-1980) atau yang populer dengan sapaan Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, menekankan bahwa koperasi adalah bentuk badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang saling mendukung dan berbasis partisipasi kolektif.
Namun dalam praktiknya, banyak koperasi di Indonesia terjebak dalam kerangka regulasi yang terlalu birokratis dan kaku, sehingga melupakan tujuan utama: yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Di sinilah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi terobosan—sebuah model baru yang membuka peluang partisipasi ekonomi masyarakat luas, dengan negara hadir memberi ruang, dukungan, dan akses yang lebih besar kepada warga.
Perlu disadari, selama ini sektor ekonomi nasional didominasi oleh korporasi besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika kini negara ingin mengembalikan sebagian kendali ekonomi kepada rakyat melalui koperasi, maka inisiatif seperti KDMP layak dihargai, meskipun proses awalnya—seperti pembentukan melalui musyawarah desa khusus (musdesus)—masih menuai pro dan kontra. Yang penting, semangat musyawarah dan gotong royong tidak hilang, melainkan diformalkan dalam struktur yang lebih sistematis.
Ironisnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, namun juga termasuk yang paling banyak menghadapi persoalan koperasi, baik dari segi tata kelola maupun dampaknya terhadap anggota. Bahkan, negara-negara yang tidak secara kultural menjunjung gotong royong seperti Prancis, Amerika Serikat, Jerman, dan Tiongkok justru memiliki koperasi-koperasi raksasa yang mapan dan berdampak besar.
Beberapa contoh koperasi global terkemuka:
- Groupe Crédit Agricole (Prancis): lembaga keuangan koperasi terbesar di dunia.
- REWE Group (Jerman): grup koperasi ritel dan pariwisata terkemuka.
- ZEN-NOH (Jepang): federasi koperasi pertanian yang sangat kuat.
- BVR (Jerman): asosiasi payung keuangan koperasi nasional.
- Koperasi-koperasi ini mungkin tidak lahir dari semangat gotong royong dalam arti budaya, tetapi mereka bergerak untuk kepentingan bersama, dikelola secara profesional, dan didukung kuat oleh negara.
Tiongkok adalah contoh mutakhir. Pemerintah komunis di sana justru mendorong pertumbuhan koperasi secara aktif dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan regulasi yang ramah. Di China, koperasi dapat didirikan oleh individu maupun korporasi, selama berorientasi pada kepentingan bersama dan beroperasi berdasarkan prinsip kerja sama, swadaya, dan saling menguntungkan.
Di Indonesia, langkah-langkah seperti penyaluran pembiayaan ke koperasi melalui platform seperti KDMP justru sering menimbulkan kegaduhan publik. Padahal, bila dibandingkan, perbankan nasional telah menyalurkan lebih dari Rp5.010 triliun ke sektor usaha besar hingga 2021, sementara KDMP baru menerima sekitar Rp400 triliun—hanya sekitar 8% dari total tersebut. Ironisnya, ketika dana masyarakat kelas menengah di bank-bank Himbara mencapai lebih dari Rp2.500 triliun, peluang untuk memperluas akses pembiayaan ke koperasi justru ditanggapi dengan keraguan.
Kita tentu harus tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang diwariskan oleh Bung Hatta. Namun, dalam dunia yang semakin kompetitif dan terkonsentrasi secara ekonomi, negara tidak cukup hanya menjadi pengamat. Pemerintah perlu hadir secara aktif untuk memfasilitasi, mendampingi, dan memberdayakan koperasi, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dalam hal manajemen, pembiayaan, dan akses pasar.
Saya sepakat bahwa pemerintah harus ikut memastikan koperasi berjalan sesuai hukum, tetapi lebih dari itu, negara juga harus memberi arah, sumber daya, dan jaminan keberlanjutan demi memastikan koperasi benar-benar menjadi alat ekonomi rakyat, bukan hanya simbol di atas kertas.
