Sorotandemokrasi.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025). Dalam perombakan kali ini, sejumlah posisi strategis mengalami pergantian, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, reshuffle dilakukan setelah Presiden menerima berbagai pertimbangan dan evaluasi terkait kinerja para pembantunya.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini beliau memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” ujarnya di Istana Negara.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025, empat menteri dan satu wakil menteri resmi dilantik. Mereka antara lain:
-
Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa (menggantikan Sri Mulyani)
-
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Muchtarudin (menggantikan Abdul Kadir Karding)
-
Menteri Koperasi: Ferry Juliantono (menggantikan Budi Arie Setiadi)
-
Menteri Haji dan Umrah: M. Irfan Yusuf (posisi baru)
-
Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak
Sementara itu, Menko Polkam Budi Gunawan dan Menpora Dito Ariotedjo diberhentikan, namun penggantinya belum diumumkan. Presiden Prabowo menunjuk pejabat ad interim untuk mengisi sementara jabatan Menko Polkam, sedangkan calon Menpora baru masih menunggu pelantikan.
Menanggapi hal ini, praktisi hukum sekaligus pengamat politik Urbanus Mamu menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi serta upaya terhadap penyegaran sebuah pemerintahan.
“Reshuffle adalah mekanisme demokratis yang normal dan merupakan sesuatu yang wajar sekaligus baik terhadap penyegaran pemerintahan. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti pembantunya jika dianggap perlu demi memperkuat kinerja pemerintahan,” tegas Urbanus kepada Sorotan Demokrasi, Selasa (9/9/2025).
Sebagai relawan Prabowo-Gibran 2024, ia menilai langkah ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam menjaga efektivitas birokrasi.
“Publik tidak perlu melihat reshuffle sebagai gejolak. Justru ini sinyal positif bahwa pemerintah adaptif menghadapi tantangan ekonomi, politik, dan sosial. Penyegaran kabinet sangat penting agar program nasional berjalan optimal,” ujarnya.
Urbanus juga menekankan bahwa reshuffle adalah bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yang terpenting bukan siapa yang diganti, melainkan bagaimana kabinet hasil perombakan bisa memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi rakyat,” pungkasnya.
(MS)
