Jakarta, sorotandemokrasi.com – Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia (PB PMI) secara tegas mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Desakan ini disampaikan menyusul berbagai indikasi kegagalan dalam kepemimpinan BUMN yang berpotensi merugikan negara dan rakyat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PMI, Hadi Prestasi, S.T., M.T., menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN harus menjadi prioritas utama. Ia menilai bahwa lemahnya tata kelola BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat luas.
“Kami melihat adanya indikasi ketidakefektifan dan berbagai persoalan serius dalam tata kelola BUMN saat ini. Oleh karena itu, kami meminta Kejagung, Polri, dan KPK untuk segera melakukan penyelidikan secara transparan dan tuntas. Jika terbukti ada pelanggaran hukum atau penyimpangan, Erick Thohir harus bertanggung jawab atas hal ini,” tegas Hadi Prestasi saat memberi keterangan kepada Sorotan Demokrasi, Selasa (11/03/2025).
Lebih lanjut, PB PMI juga mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan pergantian posisi Menteri BUMN dalam kabinet mendatang. Langkah ini dinilai penting guna memastikan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara dikelola oleh sosok yang memiliki kompetensi tinggi, berintegritas, dan berkomitmen untuk memperbaiki kinerja BUMN secara menyeluruh.
“BUMN adalah aset negara yang harus dikelola dengan profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Jika kepemimpinan saat ini tidak mampu membawa perbaikan dan justru menimbulkan permasalahan baru, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan pergantian Menteri BUMN. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik Presiden Prabowo untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih baik di sektor strategis ini demi terwujudnya asta cita yang digaungkan Presiden Prabowo mewujudkan transparansi hukum berkeadilan dan basmi korupsi, bukan cuma omon-omon tentang penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,“ lanjut Hadi Prestasi.
PB PMI berharap langkah ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN yang lebih transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan bangsa. (red)
