Jakarta, sorotandemokrasi.com – Pengurus Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik dalam pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Organisasi kepemudaan ini menilai bahwa perubahan regulasi yang berkaitan dengan sektor pertahanan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat guna memastikan kepentingan bangsa dan prinsip demokrasi tetap terjaga.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB Pemuda Muslimin Indonesia, Hadi Prestasi, S.T., M.T, menyatakan bahwa revisi UU TNI bukan sekadar isu teknis, tetapi juga menyangkut hak-hak warga negara, keseimbangan kekuasaan, serta prinsip supremasi sipil dalam negara demokratis. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sipil, akademisi, serta organisasi sosial menjadi krusial dalam proses penyusunannya.
PB Pemuda Muslimin menyoroti rapat tertutup yang diadakan dalam pembahasan revisi UU TNI, yang dinilai tidak mencerminkan prinsip efisiensi dan transparansi. Hadi Prestasi juga mengkritik keras langkah tersebut, terutama karena rapat dilaksanakan di hotel bintang lima yang dinilai bertentangan dengan arahan Presiden terkait efisiensi anggaran.
“Rapat tertutup pembahasan revisi UU TNI yang mengarah pada upaya diberlakukannya kembali dwi fungsi TNI sarat kepentingan dan mencederai hati rakyat. Selain itu, penyelenggaraannya di hotel bintang lima tidak hanya menunjukkan pemborosan anggaran, tetapi juga bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang ditekankan oleh Presiden,” tegas Hadi Prestasi.
PB Pemuda Muslimin Indonesia menekankan bahwa setiap perubahan kebijakan strategis harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, organisasi ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal proses revisi UU TNI agar tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan tidak menimbulkan ketimpangan kewenangan yang dapat berdampak negatif pada tata kelola negara.
“Kami berharap pemerintah dan DPR bersikap transparan serta membuka ruang dialog seluas-luasnya agar revisi UU TNI benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat,” pungkas Hadi.
PB Pemuda Muslimin berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan pembahasan revisi UU ini serta berperan aktif dalam menyuarakan kepentingan masyarakat guna menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan negara dan prinsip-prinsip demokrasi. (red)
