Jakarta, sorotandemokrasi.com – Kemarin, tepatnya 1 Mei 2025, kita memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, sebuah momentum bersejarah di mana para buruh di seluruh dunia bersatu untuk menyuarakan tuntutan seputar upah layak, jam kerja manusiawi, perlindungan kerja, hak atas kesehatan dan pendidikan, serta berbagai hal lain yang menyangkut kepentingan dasar kaum pekerja.
Di Indonesia, para buruh dan pekerja merupakan aktor utama penggerak ekonomi nasional. Melalui kerja keras mereka, industri berjalan dan roda ekonomi terus berputar. Oleh karena itu, peringatan Hari Buruh harus menjadi titik tolak bagi kita semua untuk memperkuat perlindungan terhadap para pekerja.
“Saya telah berdialog langsung dengan serikat pekerja dan para buruh, khususnya di wilayah industri tambang Maluku Utara. Banyak keluhan yang saya dengar: mulai dari perlindungan kerja yang diabaikan, tingginya angka kecelakaan kerja, hingga kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan. Tak sedikit juga perusahaan yang belum memberikan upah layak, bahkan ada yang masih mengabaikan hak dasar seperti waktu beribadah”, ujar Hasby Yusuf kepada awak media, Kamis (01/05/2025).
Hasby Yusuf yang juga aktivis senior dan anggota presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Provinsi Maluku Utara itu juga menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menyerukan kepada seluruh pemangku kebijakan agar negara benar-benar menunjukkan komitmennya dalam menjamin perlindungan dan keadilan sosial bagi pekerja Indonesia.
“Sebagai bangsa, momentum 1 Mei harus dipahami sebagai hari penghormatan terhadap kontribusi besar kaum pekerja dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Buruh tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai alat produksi demi keuntungan kapitalis dan oligarki. Mereka adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat, yang layak mendapatkan hak secara adil dan bermartabat”, tambahnya.
Di tengah perubahan dunia kerja yang kian cepat akibat globalisasi, digitalisasi, dan deregulasi ketenagakerjaan, tantangan pekerja menjadi semakin kompleks. Banyak dari mereka kini berada dalam posisi yang rentan—terjebak dalam sistem kerja kontrak, outsourcing, dan lemahnya daya tawar serikat buruh akibat fragmentasi sektor kerja.
“Kita tidak boleh membiarkan hak-hak pekerja dikorbankan hanya demi investasi dan pertumbuhan ekonomi semata. Pekerja bukan beban, mereka adalah tulang punggung pembangunan bangsa”, tegas Hasby Yusuf.
Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen nyata, saat ini Komite III DPD RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut Hasby Yusuf, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No. 102 tentang Standar Minimum Jaminan Sosial dan menyempurnakan sistem jaminan sosial agar inklusif—menjangkau seluruh pekerja, termasuk di sektor informal, pekerja migran, pekerja digital/platform, dan pekerja lepas.
“Saya juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi upah layak, jam kerja manusiawi, dan jaminan ketenagakerjaan berbasis prinsip keadilan. Negara tidak boleh sekadar menjadi regulator, tetapi harus hadir sebagai pelindung dan pemelihara kesejahteraan rakyat—terutama kaum pekerja”, tutupnya. (red)
