Ambon, sorotandemokrasi.com – Persiapan Muktamar VIII Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Tahun 2026 di Provinsi Maluku terus dimatangkan. Panitia Wilayah kini telah membentuk Sekretariat Panitia Muktamar VIII ICMI sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan menuju Muktamar yang akan berlangsung di Kota Ambon pada Desember 2026.
Langkah awal Road to Muktamar akan dimulai melalui Pra Muktamar VIII ICMI di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada Agustus 2026. Forum tersebut akan mengangkat tema “Membangun Konektivitas dan Memperkuat Ketahanan Pangan dalam Perspektif Provinsi Kepulauan”, sebagai ruang dialog strategis untuk merumuskan rekomendasi pembangunan wilayah kepulauan, memperkuat konektivitas antarpulau, serta mendorong ketahanan pangan nasional.
Ketua Umum MPW ICMI Orwil Maluku, Dr. Ruslan H.S. Tawari, S.Pi., M.Si., mengatakan bahwa Maluku tidak hanya dipercaya sebagai tuan rumah Muktamar VIII ICMI, tetapi juga diharapkan menjadi titik lahirnya gagasan-gagasan strategis bagi pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Road to Muktamar kami mulai dari Seram Bagian Barat sebagai simbol bahwa pembangunan Indonesia harus melihat wilayah kepulauan sebagai pusat pertumbuhan baru. Dari Maluku, ICMI ingin menghadirkan gagasan, rekomendasi, dan kolaborasi yang memberi manfaat bagi pembangunan nasional,“ ujar Ruslan kepada wartawan, Sabtu, 25/07/2025 di Ambon.
Menurut Ketum MPP ICMI Orwil Maluku yang kerap disapa Bang Oland sekaligus Wakil Rektor IV Universitas Pattimura itu, panitia saat ini terus memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan mitra strategis untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan.
Pra Muktamar di SBB direncanakan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai keynote speaker. Hadir pula Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI, yang akan memberikan arah kebijakan mengenai penguatan riset, inovasi, dan pembangunan wilayah kepulauan.
Ia menambahkan, rangkaian Road to Muktamar tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga forum intelektual untuk mempertemukan pemerintah, akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan Indonesia Timur.
“Kami ingin Muktamar VIII ICMI meninggalkan warisan pemikiran yang konkret. Karena itu, setiap rangkaian Road to Muktamar dirancang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi kontribusi ICMI bagi pemerintah dalam membangun Indonesia dari wilayah kepulauan,” tegasnya.
Setelah Pra Muktamar di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Agustus 2026, rangkaian kegiatan direncanakan akan berlanjut di Kota Ambon pada Oktober 2026, sebelum mencapai puncaknya pada Muktamar VIII ICMI yang dijadwalkan berlangsung pada 4–6 Desember 2026 di Ambon. Seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian dari upaya ICMI memperkuat kolaborasi nasional dan menghasilkan rekomendasi strategis bagi pembangunan Maluku dan Indonesia sebagai negara kepulauan. (ms)