Jakarta, Sorotandemokrasi.com – Bidang Kebijakan Publik DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), melalui Bidangnya Ramadhan Reubun, SH, mendesak DPR RI Komisi XII untuk mengambil langkah strategis dan tegas dalam menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas konflik internal antara pihak-pihak terkait serta maraknya aktivitas pertambangan ilegal.
Dalam keterangannya, Ramadhan menekankan pentingnya sikap tegas DPR RI, khususnya Komisi XII, dalam menyikapi dugaan keterlibatan Jacqueline Margareth Sahetapy dalam aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. “RDP bukan hanya forum formalitas. DPR harus berani mengambil keputusan strategis, termasuk mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas atas dugaan keterlibatan aktor-aktor tertentu dalam kegiatan illegal mining,” ujarnya.
Ramadhan juga menyoroti bahwa konflik internal antara para pihak dalam industri pertambangan di wilayah tersebut tidak boleh mengaburkan substansi masalah utama: yakni kerusakan lingkungan, pelanggaran hukum, dan potensi kerugian negara akibat eksploitasi sumber daya tanpa izin yang sah.
DPP KNPI menegaskan bahwa DPR RI tidak boleh ragu untuk mengevaluasi dan merekomendasikan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. “Kami harap Komisi XII DPR RI tidak bermain aman. Sudah saatnya ada keberpihakan nyata kepada masyarakat dan penegakan hukum yang adil,” tambah Ramadhan.
KNPI juga menyampaikan akan mengawal perkembangan isu ini secara aktif, serta menyiapkan laporan tambahan ke institusi penegak hukum termasuk KPK dan Mabes Polri apabila dalam waktu dekat tidak ada progres konkret dari hasil RDP.
