Jakarta, sorotandemokrasi.com – Sekretaris Jenderal Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia, Hadi Prestasi, S.T., M.T., menyampaikan kritik tajam terhadap surat Presiden terkait revisi Undang-Undang (UU) yang memungkinkan Polri mengisi jabatan strategis di berbagai sektor pemerintahan.
Menurut Hadi, revisi ini bertentangan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan. Ia menilai keputusan ini sangat mencederai hati masyarakat karena dapat menimbulkan ketimpangan dalam birokrasi.
“Ketika jabatan-jabatan strategis diisi oleh Polri, siapa lagi yang dapat rakyat percaya ketika terjadi ketimpangan? Apakah akan ada lagi transparansi dalam birokrasi?” ujar Hadi kepada Sorotan Demokrasi, Rabu (19/03/2025).
Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini sangat kontroversial dan bertentangan dengan tujuan utama pemerintahan Presiden dalam mewujudkan Asta Cita. Hadi mengkhawatirkan bahwa revisi UU ini justru akan memperburuk kepercayaan publik terhadap birokrasi dan pemerintahan.
PB Pemuda Muslimin Indonesia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang revisi UU tersebut demi menjaga kepercayaan publik serta prinsip demokrasi yang sehat dan transparan. (red)
