Jakarta, sorotandemokrasi.com –Viralnya masalah laut yang dipagar dan diketahui telah memiliki sertifikat hak guna usaha (HGU) atau sertifikat hak milik (SHM) itu, menurut Urbanus Mamu, SH., MH, selaku salah satu koordinator relawan Prabowo-Gibran 2024, bahwa pemerintah seharusnya tidak perlu membuat heboh atau membesar-besarkan masalah tersebut.
Hal itu disampaikannya dengan mencermati upaya penyelesaian pagar laut yang berlarut-larut dan nyaris tak kunjung mencapai titik temu.
“Dengan hanya membongkar pagar laut, tidak ada faedahnya, ya kalau tanah/laut itu sudah bersertifikat berarti yang mengeluarkan itu otomatis yang memiliki kewenangan, tidak mungkin jatuh dari langit, tetap saja yang paling penting di sini sebaiknya pemerintah mengeluarkan instruksi agar dalam jangka waktu tertentu, tempat itu bisa segera dibangun pusat ekonomi baru,” tegas Urbanus saat dihubungi di sela-sela kesibukannya mengawal klien peserta pemenang pilkada hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/02/2025)
“Siapa tahu, gagasan ini nantinya akan membuka lapangan kerja dan akan ada penambahan pendapatan asli daerah (PAD) yang juga berdampak pada penambahan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) kita, di satu sisi perlu kita ketahui pula bahwa situasi ekonomi kita saat ini belum benar-benar pulih, maka salah satu cara untuk menambah keuangan negara, ya harus ada penambahan sumber pendapatan negara, kalau hanya bongkar pagar dan menelusuri alur hukum sertifikat-sertifikat itu dikeluarkan, manfaatnya apa coba? Sepenglihatan saya, tidak ada!” Seru Urbanus.
Benar saja, informasi terkait pagar laut yang belakangan viral tersebut mulai tampak meresahkan warga seantero Indonesia ini. Apalagi tiba-tiba kita dikejutkan dengan informasi terkait kebakaran pada Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Menteri Nusron Wahid itu. Semuanya kejadian tersebut tentu semakin mengundang tanda tanya dalam benak publik.
Menurut Urbanus, harus ada aturan yang menegaskan agar para pemegang sertifikat itu dalam waktu yang tidak lama ini harus segera membangun, entah dengan membentuk konsorsium atau dengan melibatkan pemerintah daerah atau pusat, yang saat ini dibutuhkan negara demi penambahan anggaran, bukan tidak mungkin hal itulah yang menyebabkan munculnya kebijakan terkait pemangkasan anggaran besar-besaran, di samping faktor-faktor penentu lainnya seperti begitu membengkaknya hutang luar negeri.
“Sebaiknya difungsikan saja tanah/laut itu sebagai pusat ekonomi guna penguatan dan pengembangan ekonomi negara, sebab saat ini negara butuh dibantu, diperkuat, bukan pertunjukan sirkus atau akrobatik politik oleh para elitnya,” tutup Urbanus. (red)
