Jakarta, sorotandemokrasi.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) secara resmi diluncurkan hari ini, Senin (24/02/2025) di Istana Kepresidenan. Sebuah inisiatif strategis yang diharapkan dapat membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri tanpa ketergantungan pada modal asing.
Dalam pernyataannya, Urbanus Mamu, salah satu pendukung kebijakan ini menyampaikan bahwa selama ini negara telah berfungsi sebagai pencari keuntungan melalui berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti bank, Pertamina, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PLN, Pelni, dan lainnya. Dengan adanya BPI Danantara, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan investasi dan memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk kemajuan nasional.
“Ini adalah terobosan yang sangat baik. Jika Presiden dapat menetapkan kebijakan agar setiap investasi yang dilakukan melalui Danantara memberikan keuntungan minimal 10%, maka dalam waktu singkat pengelolaannya akan membuahkan hasil. Setidaknya, dalam Sidang Tahunan DPR/MPR RI, kita bisa mendengar berapa dividen yang dihasilkan oleh Danantara,” ujar Urbanus Mamu, yang juga adalah relawan Prabowo-Gibran saat dihubungi Sorotan Demokrasi.
Urbanus Mamu juga menekankan pentingnya pemerataan investasi di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan Indonesia Timur, seperti NTT, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Namun, ia juga memberikan catatan bahwa pengelolaan BPI Danantara harus berada di tangan para profesional yang memiliki pengalaman dalam dunia usaha.
“BPI ini harus dikelola oleh orang-orang yang benar-benar memahami dunia bisnis. Jangan sampai didominasi oleh kepentingan politik, karena itu bisa menimbulkan banyak masalah di kemudian hari,” tegas Urbanus Mamu.
Dengan adanya BPI Danantara, Indonesia kini memiliki peluang besar untuk lebih mandiri dalam mengelola investasinya dan memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi pembangunan nasional. Program ini diharapkan menjadi langkah besar dalam menciptakan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan bagi bangsa dan negara. (red)
