Jakarta, sorotandemokrasi.com — Isu ketimpangan anggaran kembali menjadi sorotan. Perbedaan alokasi dana antara Provinsi Papua Barat Daya dan Jawa Barat memunculkan pertanyaan besar: sudahkah negara benar-benar menjalankan amanat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertulis dalam sila kelima Pancasila?
Sebagaimana dilansir papua-barat.wahananews.co pada Desember 2024, disebutkan bahwa total anggaran negara yang dialokasikan melalui APBN untuk Papua Barat Daya pada tahun anggaran 2025 adalah sekitar Rp 10,82 triliun. Angka ini mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang ditujukan untuk mendukung berbagai program pembangunan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sementara berdasarkan bandung.bisnis..com, diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat menerima alokasi APBN pada tahun 2025 yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp 122,19 triliun. Anggaran ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan dana transfer ke pemerintah daerah yang dirancang untuk mendorong pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, dan program sosial lainnya.
Perbedaan nominal kedua provinsi ini sangat mencolok: Jawa Barat menerima lebih dari 10 kali lipat alokasi anggaran dibanding Papua Barat Daya pada 2025, padahal keduanya sama-sama merupakan bagian dari tatanan fiskal nasional.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan anggaran bukan sekadar soal angka, melainkan soal arah kebijakan. Studi dalam Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (2025), mencatat bahwa masih lebarnya kesenjangan pembangunan di wilayah timur Indonesia, terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Padahal, Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama bernegara.
Masalah lain yang mengemuka adalah belum optimalnya belanja wajib pemerintah daerah. Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan (2022) mengungkap bahwa banyak daerah di Papua belum memenuhi kewajiban anggaran pendidikan dan kesehatan, meski dana tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan anggaran tidak hanya terletak pada besarnya dana, tetapi juga pada kualitas perencanaan dan pengawasan.
Di sisi lain, provinsi seperti Jawa Barat relatif lebih siap secara birokrasi dan sistem perencanaan, sehingga mampu menyerap dan memanfaatkan anggaran secara lebih maksimal. Akibatnya, ketimpangan antarwilayah semakin terasa, terutama jika tidak ada kebijakan afirmatif bagi daerah yang secara historis tertinggal.
Dari sisi hukum dan ideologi negara, Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan anggaran. Penelitian akademik tentang Pancasila sebagai dasar hukum dalam jurnal ADVANCES in Social Humanities Research (2023) menegaskan bahwa kebijakan publik—termasuk APBN—wajib diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.
Menanggapi hal ini, Urbanus Mamu, pengamat ekonomi dan politik nasional yang juga relawan Prabowo–Gibran 2024, saat dihubungi di sela-sela kesibukannya menilai bahwa ketimpangan anggaran harus menjadi perhatian serius pemerintah ke depan.
“Keadilan sosial tidak boleh berhenti di atas kertas. Kalau Papua Barat Daya masih tertinggal dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maka negara harus hadir lewat kebijakan anggaran yang lebih adil dan berpihak,” ujar Urbanus, Selasa (16/12/2025).
Menurut Urbanus, semangat Pancasila harus tercermin dalam keberanian politik untuk mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional.
“Anggaran negara bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal keadilan. Pancasila mengajarkan bahwa pembangunan harus dirasakan semua wilayah, bukan hanya daerah yang sudah maju,” tegasnya.
Para pengamat menilai, tanpa perubahan serius dalam politik anggaran, ketimpangan antarwilayah akan terus berulang. Reformasi kebijakan fiskal, penguatan pengawasan belanja wajib, serta keterlibatan masyarakat daerah dinilai penting agar keadilan sosial tidak sekadar menjadi slogan, melainkan benar-benar dirasakan di seluruh Indonesia. (red)
