JAKARTA, sorotandemokasi.com — 98 Resolution Network yang dipimpin Haris Rusly Moti menegaskan komitmen mendukung dan mengawal agenda penguatan ekonomi rakyat serta kemandirian nasional dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan bertajuk “Gerak Nyata 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Satu Tekad, Tumbuh Merakyat, Makmur Bersama” tersebut turut dihadiri Urbanus Mamu, S.H., M.H., selaku Ketua Pembina Yayasan Generasi Indonesia Kuat, bersama para pemrakarsa 98 Resolution Network dan sejumlah tokoh reformasi 1998 lainnya.
Dalam pernyataan politiknya, 98 Resolution Network menekankan pentingnya mentransformasikan demokrasi politik menjadi demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, sehingga kekayaan dan sumber daya nasional benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agenda tersebut mencakup penguatan koperasi, UMKM, BUMN dan swasta nasional, konsolidasi modal melalui Danantara, penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, serta pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Urbanus Mamu menilai, pembangunan nasional harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara statistik. “Demokrasi harus menghadirkan keadilan ekonomi, memperluas kesempatan masyarakat untuk berkembang, dan memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat bagi rakyat,” demikian draf pernyataan Urbanus yang perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan pengawasan publik yang konstruktif agar setiap kebijakan pemerintah berjalan konsisten serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Poin-Poin Utama Pernyataan Politik 98 Resolution Network
Pertama, Koreksi Demokrasi Semu & Penataan UUD 1945. 98 Resolution Network menilai bahwa kebebasan berpendapat dan pemilu berkala sepanjang era reformasi tidak akan bermakna jika kekayaan negara hanya dikuasai oleh segelintir kelompok (serakahnomics). Oleh karena itu, langkah Presiden Prabowo menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai norma dasar (grundnorm) dinilai tepat untuk mengembalikan hak menguasai negara demi kemakmuran rakyat.
Kedua, Penguatan Ekonomi Rakyat & Transformasi Pertumbuhan. Pemerintah menata ulang pilar pertumbuhan ekonomi agar tidak lagi bergantung pada utang luar negeri, bahan mentah ekspor, maupun komoditas impor. Pertumbuhan ekonomi kini difokuskan pada penguatan partisipasi entitas rakyat (Koperasi, UMKM, BUMN, dan Swasta Nasional). Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, dan Rumah Subsidi menjadi mesin penggerak utamanya.
Ketiga, Konsolidasi Modal Nasional & Danantara. Guna mengakhiri ketergantungan pada modal asing dan utang luar negeri, Presiden Prabowo memelopori pembentukan Danantara untuk mengelola aset BUMN senilai 1 triliun dolar AS. Kebijakan wajib penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA di dalam negeri selama minimal satu tahun serta target APBN mandiri (tanpa defisit) juga didorong secara konsisten.
Keempat, Kedaulatan Sumber Daya Alam (SDA). Langkah tegas diambil melalui pembentukan Satgas PKH, moratorium HGU perkebunan skala besar yang dikuasai elite, serta pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai satu-satunya pintu ekspor komoditas strategis untuk menindak praktik fraud, transfer pricing, dan under-invoicing. Pemerataan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Perumahan Pemerintah menjalankan mandat Pasal 34 UUD 1945 lewat program Sekolah Rakyat untuk 4 juta anak terlantar, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga alokasi FLPP, KUR Perumahan, dan bedah 400 ribu rumah tidak layak huni.
Kelima, Kemenangan Regulasi dan Reformasi Hukum. Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran bersama DPR-RI, sejumlah regulasi vital yang lama tertahan berhasil disahkan, seperti UU Pelindungan Tenaga Kerja, UU Reformasi Agraria, UU Pelindungan PRT, KUHP, dan KUHAP baru, serta Perpres No. 27/2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Digital (pembatasan komisi aplikator maks. 8%).
Keenam, Komitmen Pengawasan Gerakan. Atas nama pimpinan dan seluruh pemrakarsa Haris Rusly Moti, dan tokoh ’98 lainnya, 98 Resolution Network menyatakan bertekad penuh untuk terus mengawal dan memastikan agenda-agenda kerakyatan ini berjalan konsisten demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.
Bagi jaringan tersebut, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian nasional dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan lebih luas oleh rakyat. (ms)
