JAKARTA, sorotandemokrasi.com — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agenda pembangunan nasional terus diarahkan pada penguatan kemandirian bangsa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta transformasi ekonomi. Sejumlah program prioritas pemerintahan dalam kerangka Astacita mulai menunjukkan perkembangan, terutama pada sektor pangan, kesehatan, perumahan, investasi, hilirisasi, dan penguatan badan usaha milik negara (BUMN).
Ketua Pembina Yayasan Generasi Indonesia Kuat, Urbanus Mamu, S.H., M.H., menilai dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan fase penting untuk melihat sejauh mana visi kemandirian nasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Dua tahun pertama harus dilihat sebagai fase konsolidasi sekaligus pembuktian. Pemerintah tidak cukup hanya menghasilkan program, tetapi harus memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata terhadap daya beli, lapangan kerja, ketahanan pangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Urbanus kepada wartawan, Kamis (08/10/2026) di ruang kerjanya.
Menurutnya, salah satu agenda strategis yang perlu mendapat perhatian adalah swasembada dan kedaulatan pangan. Pemerintah mencatat peningkatan produksi pangan nasional serta cadangan beras pemerintah yang disebut telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Di sisi lain, penyederhanaan regulasi distribusi pupuk juga diarahkan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas petani.
“Ketahanan pangan merupakan fondasi kedaulatan negara. Karena itu, peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan petani, kepastian distribusi pupuk, stabilitas harga, infrastruktur pertanian, dan sistem distribusi pangan yang efisien. Jangan sampai swasembada hanya berhenti pada angka produksi, tetapi belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Urbanus.
Di sektor kesehatan, pemerintah terus memperluas Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Sementara di sektor perumahan, program perbaikan rumah tidak layak huni melalui skema bedah rumah terus didorong untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Urbanus menilai perluasan layanan dasar tersebut penting karena pembangunan nasional pada akhirnya harus diukur dari kualitas kehidupan masyarakat. “Pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana negara memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kesehatan, perumahan, pendidikan, dan layanan publik yang layak,” ujarnya.
Pada sektor pelayanan publik, pemerintah juga mendorong reformasi penyelenggaraan ibadah haji, termasuk melalui pembenahan dan validasi data jemaah. Langkah tersebut diklaim turut menurunkan masa antrean haji faktual rata-rata nasional menjadi sekitar 14 tahun.
Sementara itu, investasi dan hilirisasi industri tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Peningkatan investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri sehingga Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah.
“Hilirasasi harus menghasilkan nilai tambah yang tinggal di dalam negeri. Tantangannya adalah memastikan investasi tidak hanya menghasilkan angka realisasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat industri nasional, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, serta melibatkan pelaku usaha lokal dan UMKM,” tutur Urbanus.
Penguatan BUMN juga menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi melalui restrukturisasi dan efisiensi sejumlah perusahaan negara. Pemerintah mendorong BUMN strategis di sektor energi, pangan, pertambangan, pupuk, dan industri untuk meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Menurut Urbanus, capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu terus dievaluasi secara objektif. Keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari indikator makro seperti pertumbuhan investasi, produksi pangan, atau laba perusahaan negara, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Pemerintah masih memiliki waktu yang panjang untuk memastikan agenda Astacita benar-benar menghasilkan perubahan struktural. Ukuran akhirnya sederhana: apakah masyarakat semakin sejahtera, lapangan kerja bertambah, pangan semakin terjamin, pelayanan publik membaik, dan ekonomi nasional semakin mandiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, memasuki fase berikutnya, pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan sekaligus memperkuat evaluasi dan pengawasan agar berbagai program prioritas tidak berhenti pada capaian administratif. Dua tahun pertama harus menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan yang lebih produktif, inklusif, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (ms)
