Jakarta, sorotandemokrasi.com — Efisiensi anggaran daerah, penguatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai memiliki keterkaitan penting dalam mendorong transformasi pengelolaan keuangan publik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pengamat Ekonomi Politik sekaligus Relawan Prabowo-Gibran 2024, Urbanus Mamu, S.H., M.H., mengatakan ketiga agenda tersebut perlu ditempatkan dalam satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan.
Menurut Urbanus, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh dimaknai sebatas pemangkasan belanja, melainkan sebagai upaya mengalihkan anggaran nonproduktif ke sektor yang memiliki dampak ekonomi lebih besar.
“Efisiensi APBD harus diarahkan pada realokasi anggaran untuk memperkuat daya saing daerah, mendukung infrastruktur dasar, memfasilitasi investasi, dan menciptakan kemudahan berusaha. Dengan demikian, efisiensi tidak sekadar menghemat anggaran, tetapi menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Urbanus kepada wartawan, Selasa (15/09/2026).
Ia menjelaskan, optimalisasi peran Danantara dapat menjadi bagian penting dalam memperluas sumber pembiayaan investasi strategis, melalui pengelolaan aset dan kekayaan BUMN serta mobilisasi modal untuk mendukung proyek-proyek produktif.
Dalam konteks tersebut, PSN diharapkan tidak hanya menjadi proyek pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menciptakan konektivitas ekonomi, lapangan kerja, dan pusat-pusat pertumbuhan baru.
“Sinergi APBD, Danantara, dan PSN harus dibangun dengan perencanaan yang terintegrasi. Daerah menyiapkan fondasi dan ekosistem investasinya, Danantara memperkuat kapasitas pembiayaan strategis, sementara PSN menjadi instrumen pembangunan jangka panjang yang memberikan manfaat ekonomi nyata,” jelasnya.
Urbanus menegaskan, keberhasilan integrasi ketiga agenda tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, akuntabel, serta memastikan setiap rupiah anggaran dan investasi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Orientasi akhirnya harus jelas: memperkuat ekonomi nasional, mengurangi ketimpangan pembangunan, dan membangun kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya. (ms)
