JAKARTA, sorotandemokrasi.com — Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan ekonomi Indonesia kembali berpijak pada Pasal 33 UUD 1945. Ekonomi Pancasila menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian, kedaulatan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan.
Pengamat Ekonomi-Politik sekaligus Relawan Prabowo-Gibran 2024, Urbanus Mamu, S.H., M.H., menilai arah tersebut penting karena pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi harus memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pasal 33 UUD 1945 harus kita tempatkan bukan sekadar sebagai norma konstitusional, tetapi sebagai kompas dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan, kemandirian, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” kata Urbanus.
Menurutnya, semangat ekonomi Pancasila dapat diwujudkan melalui penguatan koperasi, UMKM, BUMN, serta kolaborasi dengan sektor swasta nasional. Negara, kata dia, juga harus tetap hadir dalam mengelola sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor strategis. Energi, pangan, air, infrastruktur, dan sumber daya alam harus dikelola dengan orientasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Urbanus juga melihat hilirisasi sebagai langkah strategis untuk mengubah Indonesia dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi negara yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah. Kebijakan tersebut, menurutnya, harus terus diperkuat dengan memastikan manfaatnya mengalir ke tenaga kerja, pelaku usaha nasional, daerah penghasil, hingga masyarakat.
“Hilirisasi jangan berhenti pada pembangunan smelter atau pabrik. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan ekosistem industri nasional, membuka lapangan kerja berkualitas, meningkatkan kapasitas SDM, dan membuat nilai tambah sumber daya alam tinggal lebih banyak di dalam negeri,” tegasnya.
Ia menilai agenda kemandirian pangan dan energi juga menjadi bagian penting dari strategi ekonomi nasional. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap impor dinilai dapat membuat Indonesia rentan terhadap gejolak ekonomi dan geopolitik global.
Karena itu, penguatan petani, nelayan, UMKM, serta industri dalam negeri perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar membangun ketahanan ekonomi nasional.
“Kalau kita ingin berbicara tentang Indonesia yang berdaulat, maka kedaulatan itu harus terasa dalam pangan, energi, industri, dan pengelolaan sumber daya alam. Rakyat harus menjadi subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton,” kata Urbanus.
Di sisi lain, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi juga dinilai tidak kalah penting. Menurut Urbanus, kualitas manusia merupakan fondasi utama agar transformasi ekonomi yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dalam perspektif tersebut, negara tidak cukup hanya menjadi regulator, tetapi harus mampu menjalankan fungsi sebagai stabilisator dan fasilitator yang memastikan mekanisme pasar tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Urbanus menilai tantangan terbesar pemerintahan Prabowo ke depan adalah memastikan berbagai kebijakan ekonomi tersebut memiliki dampak nyata di tingkat masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau naiknya investasi. Kita harus melihat apakah pendapatan masyarakat meningkat, lapangan kerja bertambah, kemiskinan berkurang, dan kesenjangan semakin kecil. Di situlah sesungguhnya semangat Pasal 33 UUD 1945 diuji,” jelasnya.
Sebagai relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Urbanus optimistis agenda pembangunan ekonomi pemerintahan Prabowo dapat menjadi momentum memperkuat fondasi ekonomi nasional. Namun, ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan keberanian memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas.
“Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara dengan ekonomi besar. Kita harus menjadi negara yang kuat, mandiri, berdaulat, dan memastikan kekayaan nasional benar-benar bermuara pada kemakmuran rakyat,” pungkas Urbanus. (ms)
