Oleh: Urbanus Mamu, S.H., M.H.
(Mahasiswa Program Doktoral pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus, Semarang)
Di tengah perubahan tatanan dunia yang bergerak menuju sistem multipolar, kekuatan suatu negara tidak lagi semata-mata diukur dari besarnya anggaran pertahanan, tetapi juga dari kapasitas ekonomi, kualitas institusi, penguasaan teknologi, serta kemampuan menjaga kedaulatan nasional. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik Rusia–Ukraina, meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, hingga ancaman siber global menunjukkan bahwa stabilitas internasional semakin rapuh. Dalam konteks tersebut, gagasan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kuat bukanlah ekspresi nasionalisme yang berlebihan, melainkan sebuah kebutuhan strategis agar Indonesia mampu melindungi kepentingan nasionalnya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sekitar 108 ribu kilometer, dan wilayah laut yang mendominasi luas teritorialnya, Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam konfigurasi geopolitik Indo-Pasifik. Posisi tersebut merupakan anugerah sekaligus tantangan. Tanpa kapasitas negara yang kuat, keunggulan geografis justru dapat berubah menjadi kerentanan terhadap berbagai ancaman, mulai dari pelanggaran wilayah, kejahatan lintas negara, hingga kompetisi pengaruh kekuatan asing.
Geopolitik Menuntut Negara yang Berdaya Tahan
Secara geografis, Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam konfigurasi geopolitik dunia. Terletak di persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan Benua Asia dan Australia, Indonesia menjadi poros penting dalam dinamika ekonomi, perdagangan, dan keamanan internasional. Posisi tersebut diperkuat oleh keberadaan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang melintasi jalur pelayaran strategis dunia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Jalur-jalur tersebut merupakan urat nadi perdagangan global yang menghubungkan kawasan Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sekitar 40 persen perdagangan dunia berlangsung di kawasan Indo-Pasifik, menjadikan wilayah ini sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi sekaligus arena kompetisi geopolitik antara negara-negara besar. Oleh karena itu, stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik memiliki implikasi langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia (Kementerian Pertahanan RI, 2023; Indo-Pacific Strategy of the United States, 2022; World Bank, 2024).
Namun, keunggulan geografis tersebut sekaligus menghadirkan berbagai tantangan strategis. Persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok, meningkatnya aktivitas militer di Laut Tiongkok Selatan, ancaman kejahatan lintas negara, penyelundupan, illegal fishing, terorisme maritim, hingga serangan siber menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara semakin kompleks dan bersifat multidimensional (Buzan, 1991). Dalam konteks ini, ketahanan nasional tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer konvensional, tetapi juga oleh kemampuan negara mengantisipasi ancaman non-tradisional yang berkembang seiring transformasi teknologi dan perubahan lingkungan strategis global. (BSSN, 2024).
Atas dasar itu, Indonesia memerlukan daya tangkal (deterrence capability) yang kuat dan kredibel. Konsep daya tangkal tidak dimaksudkan untuk membangun agresivitas militer, melainkan menciptakan kemampuan yang mampu mencegah pihak lain melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan nasional. Daya tangkal tersebut harus diwujudkan melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan postur pertahanan maritim, peningkatan kapasitas keamanan siber, pengembangan industri pertahanan nasional, serta penguasaan teknologi strategis yang mampu mendukung kemandirian pertahanan. Dalam era digital, kemampuan mengamankan data nasional, infrastruktur kritis, dan sistem informasi pemerintahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertahanan negara.
Lebih jauh lagi, kekuatan pertahanan harus berjalan beriringan dengan diplomasi yang adaptif dan berwibawa. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas dan aktif akan memiliki daya tawar yang lebih besar apabila ditopang oleh kekuatan nasional yang memadai. Dalam hubungan internasional, diplomasi yang efektif tidak hanya bertumpu pada kemampuan bernegosiasi, tetapi juga pada kredibilitas ekonomi, stabilitas politik, ketahanan nasional, dan kapasitas pertahanan yang dimiliki suatu negara. Menurut Hans J. Morgenthau dalam Politics Among Nations (1948), negara yang lemah cenderung menjadi objek tarik-menarik kepentingan kekuatan besar, sedangkan negara yang kuat memiliki ruang strategis untuk bertindak sebagai balancer, middle power, sekaligus agenda setter dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks inilah, penguatan daya tahan nasional merupakan prasyarat agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi persinggahan kepentingan global, tetapi mampu tampil sebagai aktor utama yang menentukan arah pembangunan kawasan dan memperjuangkan kepentingan nasional secara bermartabat (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, 2019).
Negara Kuat Berarti Negara yang Kapabel
Dalam diskursus ketatanegaraan modern, berdasarkan konsep Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay (2014) bahwa negara kuat (strong state) tidak lagi dimaknai sebagai negara yang mengonsentrasikan kekuasaan secara berlebihan atau mengedepankan pendekatan otoritarian. Sebaliknya, negara kuat adalah negara yang memiliki kapasitas kelembagaan (state capacity) untuk merumuskan, melaksanakan, dan menegakkan kebijakan publik secara efektif, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fukuyama menegaskan bahwa kekuatan negara bukan terletak pada besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan pada kemampuan institusi negara dalam memberikan pelayanan publik, menegakkan hukum, mengelola konflik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, negara yang demokratis tetap dapat menjadi negara yang kuat apabila memiliki institusi yang profesional, birokrasi yang efektif, dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Dalam konteks Indonesia, penguatan kapasitas negara harus bertumpu pada sedikitnya empat pilar strategis. Pertama, ketahanan ekonomi dan pangan, yaitu kemampuan negara menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat industrialisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat. Pengalaman pandemi COVID-19, disrupsi rantai pasok global, hingga ketidakpastian geopolitik menunjukkan bahwa kemandirian pangan dan ekonomi merupakan fondasi utama ketahanan nasional.
Kedua, kedaulatan teknologi dan keamanan siber. Memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence), kekuatan suatu negara semakin ditentukan oleh kemampuan menguasai teknologi strategis, melindungi data nasional, mengamankan infrastruktur digital, dan membangun ekosistem inovasi yang kompetitif. Serangan siber terhadap infrastruktur publik, penyalahgunaan data pribadi, serta ancaman disinformasi membuktikan bahwa ruang digital telah menjadi dimensi baru pertahanan negara. Karena itu, investasi pada riset, inovasi, talenta digital, dan penguatan sistem keamanan siber merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional (BSSN 2024; World Economic Forum, 2025).
Ketiga, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurut Douglass C. North, dalam Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990) bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan bebas dari intervensi kepentingan sempit. Kepastian hukum, birokrasi yang profesional, serta pemberantasan korupsi merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kepercayaan publik, iklim investasi yang sehat, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif rule of law, kekuatan negara justru diukur dari kemampuannya membatasi penyalahgunaan kekuasaan melalui institusi yang independen dan mekanisme akuntabilitas yang kuat (Transparency International, 2024).
Keempat, keunggulan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara maju tidak semata bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, melainkan pada kualitas manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan, kesehatan, riset, dan pengembangan talenta menjadi strategi jangka panjang yang menentukan daya saing bangsa. Visi Indonesia Emas 2045 hanya akan tercapai apabila pembangunan manusia ditempatkan sebagai prioritas utama dalam seluruh kebijakan pembangunan nasional (Bappenas, Visi Indonesia Emas 2045).
Dengan demikian, kekuatan negara pada abad ke-21 harus dipahami secara komprehensif sebagai perpaduan antara kapasitas institusi, ketahanan ekonomi, penguasaan teknologi, supremasi hukum, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan pertahanan. Seluruh elemen tersebut saling berkaitan dan membentuk fondasi ketahanan nasional yang utuh. Negara yang hanya kuat secara militer, tetapi lemah dalam tata kelola, ekonomi, atau kualitas manusianya, akan sulit mempertahankan daya saingnya dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, membangun NKRI sebagai negara yang kapabel bukan sekadar agenda pemerintahan, melainkan proyek kebangsaan yang membutuhkan komitmen seluruh elemen bangsa. Di tengah meningkatnya kompetisi geopolitik, disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia tidak cukup hanya memiliki kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis. Indonesia memerlukan institusi yang kuat, kepemimpinan yang visioner, masyarakat yang produktif, serta tata kelola yang adaptif agar mampu mengubah potensi menjadi kekuatan nyata. Hanya dengan kapasitas negara yang kokoh, Indonesia dapat menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat posisi sebagai middle power yang berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik, serta mewujudkan cita-cita sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekian.
