Kota Sorong, Sorotandemokrasi.com – Penetapan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Sorong, Jeremias Gembenop, sebagai tersangka dalam perkara dugaan pengeroyokan terhadap barang menuai tanggapan dari yang bersangkutan.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Wali Kota Sorong, Kamis (23/7/2026), Jeremias menilai proses hukum yang menjerat dirinya belum dilakukan secara menyeluruh karena ia mengaku belum pernah dimintai keterangan sebelum status tersangka ditetapkan.
Jeremias mengatakan keterlibatannya dalam persoalan tersebut bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan pribadi, melainkan menjalankan fungsi pemerintahan sebagai koordinator penyelesaian persoalan pertanahan.
Menurutnya, kehadirannya saat proses pengosongan bangunan di kawasan HPL 01 merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara keluarga Korwa dan PT Salawati.
“Saya menilai penetapan tersangka terhadap saya sangat prematur. Seluruh tindakan yang saya lakukan adalah dalam kapasitas sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai tugas dan tanggung jawab jabatan,” ujar Jeremias.
Ia menjelaskan bahwa bangunan yang dipersoalkan berdiri di atas lahan HPL 01 milik Pemerintah Kota Sorong. Karena itu, menurutnya, yang menjadi objek kesepakatan hanyalah bangunan, sedangkan tanah tidak dapat diperjualbelikan karena berstatus Hak Pengelolaan Lahan.
Jeremias menyebut proses pengosongan dilakukan setelah adanya kesepakatan para pihak dan pembayaran terhadap bangunan oleh perusahaan. Pemerintah, kata dia, hanya bertindak sebagai fasilitator agar seluruh proses berlangsung sesuai mekanisme.
“Tidak ada penyerobotan ataupun pengeroyokan terhadap barang. Yang terjadi adalah pengosongan bangunan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kami hanya mengarahkan agar material yang masih bisa digunakan disimpan dengan baik,” katanya.
Selain membantah tuduhan tersebut, Jeremias juga mempertanyakan prosedur penyidikan. Ia mengaku belum pernah menerima surat panggilan maupun surat penetapan tersangka secara langsung. Menurutnya, penyidik seharusnya lebih dahulu memeriksa seluruh pihak yang berada di lokasi, termasuk aparat keamanan dan pemerintah setempat, sebelum mengambil kesimpulan hukum.
Meski mengkritisi proses penyidikan, Jeremias menegaskan dirinya tetap menghormati institusi Kepolisian. Ia berharap perkara tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice agar menghasilkan solusi yang lebih bermanfaat bagi semua pihak.
