Dukung Revisi UU TNI, Gerakan Rakyat: Langkah Strategis Perkuat Pertahanan Nasional

By Admin - [tanggal-pos]
Aksi Demonstrasi Gerakan Rakyat mendukung Revisi UU TNI di Depan Gedung Senayan DPR RI (Sumber foto: rrr)
Aksi Demonstrasi Gerakan Rakyat mendukung Revisi UU TNI di Depan Gedung Senayan DPR RI (Sumber foto: rrr)

Jakarta, sorotandemokrasi.com – Gerakan Rakyat menegaskan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Dalam aksi demonstrasi yang digelar beberapa waktu lalu, Koordinator Lapangan (Korlap), Rizal Berhed, menyampaikan bahwa revisi UU TNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Urgensi revisi ini sangat jelas, yakni menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain. Selain itu, revisi ini juga bertujuan agar TNI lebih adaptif dalam menghadapi ancaman, baik militer maupun nonmiliter,” ujar Rizal kepada Sorotan Demokrasi, Senin (17/03/2025).

Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pengaturan yang lebih jelas terkait penempatan prajurit aktif di luar struktur TNI. Rizal menegaskan bahwa mekanisme penempatan tersebut akan diatur secara ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.

Selain itu, revisi UU TNI juga mencakup penyesuaian batas usia pensiun prajurit. Rizal menyatakan bahwa dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia, prajurit yang masih produktif tetap bisa berkontribusi bagi negara, sembari tetap menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI.

Gerakan Rakyat juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan institusi TNI. Menurut Rizal, revisi ini bukanlah bentuk intervensi yang melemahkan TNI, melainkan justru untuk memperkuat peran dan fungsinya dalam kerangka demokrasi.

“Kami memiliki keyakinan kuat bahwa TNI tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara peran militer dan otoritas sipil. Revisi ini bertujuan untuk menjunjung tinggi supremasi sipil, profesionalisme militer, serta mempertahankan stabilitas nasional,“ tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa revisi UU TNI juga harus dipahami sebagai bagian dari modernisasi sistem pertahanan Indonesia agar TNI tetap tangguh menghadapi tantangan global.

“Indonesia butuh TNI yang profesional dan modern, yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai alat pertahanan negara yang kuat dan berdaulat,” tutup Rizal. (red)

BANNER
[social-share]

Berita Terkait

[related-post]

Berita Terbaru

22/10/2026 11:56 WIB

Dua Tahun Prabowo-Gibran, 98 Resolution Network Tekankan Kedaulatan Ekonomi

JAKARTA, sorotandemokasi.com — 98 Resolution Network yang dipimpin Haris Rusly…

14/10/2026 13:13 WIB

Pemuda Muslimin Aru Ajak Masyarakat Waspadai Dampak Asap Karhutla

DOBO, sorotandemokrasi.com – Pengurus Cabang Pemuda Muslimin Indonesia (PC PMI) Kabupaten…

11/10/2026 06:30 WIB

Menyemai Kembali Jiwa Nasionalisme di Ruang Publik: Pandangan Hukum dan Kebangsaan

Oleh: Urbanus Mamu, S.H., M.H. (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum,…

08/10/2026 11:10 WIB

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Akselerasi Swasembada Pangan hingga Penguatan Ekonomi Nasional

JAKARTA, sorotandemokrasi.com — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan…

01/10/2026 08:27 WIB

Silaturahmi ICMI dengan Pemkot Ambon Perkuat Kemitraan

AMBON, sorotandemokrasi.com — Majelis Pimpinan Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi…

01/10/2026 07:29 WIB

Menakar Arah Kedaulatan Bangsa: Urgensi dan Implementasi Perpres No. 12 Tahun 2025 dalam Koridor Konstitusi

Oleh: Urbanus Mamu. S.H., M.H. (Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu…