Desak Menteri Bahlil Cabut Izin Inpex, DPD KNPI Maluku: Proyek Blok Masela Tak Beroperasi

By Admin - Senin, 17 Februari 2025 08:28 WIB
Arman Kalean (Ketua Umum DPD KNPI Maluku)
Arman Kalean (Ketua Umum DPD KNPI Maluku)

Jakarta, sorotandemokrasi.com – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Maluku mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segara mencabut izin pengelolaan proyek gas alam Blok Masela dari Inpex Corporation jika tak segera beroperasi. Sebab, proyek tersebut belum juga beroperasi.

“Sejak bertahun-tahun lalu, proyek ini hanya sebatas wacana tanpa kejelasan. Jika Inpex tidak mampu merealisasikan proyek ini, sebaiknya pemerintah mencabut izinnya dan memberikan kepada pihak yang lebih serius,” tegas Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean, kepada media ini, Minggu, (16/02/2025).

Kalean menegaskan bahwa ketidakjelasan proyek Blok Masela telah mengecewakan masyarakat Maluku yang berharap mendapat manfaat ekonomi dari proyek gas alam ini. Sebab, masyarakat Maluku sudah terlalu lama menunggu realisasi proyek yang dijanjikan dapat membawa kesejahteraan bagi daerah.

Kalean juga menilai bahwa perusahaan asal Jepang itu seolah tidak memiliki komitmen untuk segera memulai eksploitasi gas. Selain itu, ia menduga ada hambatan dalam negosiasi dan investasi yang tidak disampaikan secara transparan kepada publik.

“Selama ini kita hanya mendengar janji tetapi tidak ada kepastian kapan eksplorasi gas akan dimulai. Pemerintah harus bersikap tegas kepada Inpex sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memegang hak participating interest (PI) wilayah kerja Masela demi kepentingan rakyat,” pinta Kalean.

Dijelaskan, proyek Blok Masela merupakan salah satu proyek strategis nasional yang digadang-gadang akan menjadi lumbung gas di Indonesia bagian Timur. Namun, sejak awal perencanaannya, proyek ini kerap mengalami kendala, termasuk perubahan skema pengolahan dari offshore menjadi onshore yang membuat target produksi tertunda.

“Jadi, proyek ini bukan hanya tentang investasi besar, tetapi juga menyangkut hak dan kesejahteraan masyarakat Maluku. Jika pemerintah tetap membiarkan Inpex berlama-lama tanpa hasil konkret, maka dampaknya akan semakin buruk bagi ekonomi lokal,” jelas Kalean.

Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa, dapat turun tangan untuk mengevaluasi proyek ini dan memastikan bahwa kepentingan daerah tetap diutamakan.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri tanpa mendapatkan manfaat apa pun dari sumber daya alam yang mereka miliki,” tegasnya.

“Kami tegaskan lagi bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada progres yang jelas, pencabutan izin terhadap Inpex menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan agar proyek ini dapat berjalan dengan lebih efektif,” sambungnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Inpex belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan pencabutan izin yang disuarakan oleh DPD KNPI Maluku. (red)

BANNER

Berita Terkait

Berita Terbaru

11/03/2025 18:30 WIB

Apresiasi Respons Cepat Gubernur dan Ketua DPRD Maluku, Warga Ohoi Menunggu Tanggapan Resmi dari Dinas Terkait atas Krisis Jembatan di Malra

Maluku Tenggara, sorotandemokrasi.com – Masyarakat Ohoi Dian Darat dan Ohoi…

11/03/2025 17:16 WIB

Tanggapi Jembatan Ambruk di Malra, RHU: In Syaa Allah Ditangani Dalam Waktu Dekat

Maluku Tenggara, sorotandemokrasi.com – Menanggapi krisis infrastruktur akibat ambruknya jembatan…

11/03/2025 13:35 WIB

PB PMI Desak Pemeriksaan Erick Thohir dan Dorong Presiden Prabowo Ganti Menteri BUMN

Jakarta, sorotandemokrasi.com – Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia (PB PMI) secara…

11/03/2025 10:08 WIB

Koperasi Desa Merah Putih, Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Harus Diperkuat

Jakarta, sorotandemokrasi.com – Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas…

08/03/2025 00:22 WIB

Surat Cinta untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto

Oleh: Kamil Mony – Founder Abdoel Moethalib Sangadji Institute (AMSI)…

06/03/2025 20:34 WIB

Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah DKI Jakarta Apresiasi Respons Cepat Pemprov Atasi Banjir

Jakarta, sorotandemokrasi.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapat apresiasi…