Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, Sekjen Pemuda Muslimin: Jangan Kembali ke ‘Era Kegelapan’ Lagi

By Admin - Selasa, 18 Februari 2025 10:11 WIB
Hadi Prestasi, ST.,MT (Sekretaris Jenderal Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia)
Hadi Prestasi, ST.,MT (Sekretaris Jenderal Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia)

Jakarta, sorotandemokrasi.com – Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia angkat bicara terkait kondisi Indonesia beberapa bulan terakhir yang dinilai terancam memasuki masa “jahiliyah” atau “era kegelapan”. Hal itu seperti disampaikan Hadi Prestasi, ST.,MT, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Muslimin Indonesia.

“Pemuda muslim prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Ancaman degradasi terjadi di sejumlah dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami meminta Presiden Prabowo menghapuskan dwi fungsi ABRI dan Polri di sektor sipil. Begitu pula dengan kebijakan efisiensi yang diberlakukan secara merata agar ditinjau lagi. Pemerintah harus mengkaji secara komprehensif dampak dari kebijakan tersebut agar tidak semakin membuat masyarakat terpuruk,” ujar Hadi, Selasa, (18/2/2025), saat ditemui di Jakarta.

Tidak hanya itu, aktivis muda asal Sulawesi Utara ini menyebut ada kekhawatiran tumbuh di masyarakat Indonesia saat ini dengan adanya indikasi akan kembalinya pemberlakuan dwi fungsi ABRI. Pihaknya menolak diberlakukannya Dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Hadi juga memberikan dukungan atas aksi demonstrasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia.

“Kami secara tegas menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mendesak Presiden Prabowo mengeluarkan Perppu terkait perampasan aset para koruptor. Kami juga memberi dukungan terhadap aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” yang digelar BEM Seluruh Indonesia kemarin. Indonesia jangan sampai kembali pada ‘era kegelapan’-nya lagi,” tutur Hadi tegas

Menurut Hadi, efisiensi anggara dari Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis juga melahirkan anomali tersendiri. Pihaknya meminta dilakukannya evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yang harus diberikan pada masyarakat menurutnya adalah penciptaan pendidikan gratis.

“Seharusnya pendidikan gratis berkualitas diberikan pada masyarakat, bukan makanan gratis. Kami juga menolak revisi UU Minerba, hapuskan dwi fungsi militer di sektor sipil hingga reformasi Polri,” tutup Hadi. (red)

BANNER

Berita Terkait

Berita Terbaru

11/03/2025 18:30 WIB

Apresiasi Respons Cepat Gubernur dan Ketua DPRD Maluku, Warga Ohoi Menunggu Tanggapan Resmi dari Dinas Terkait atas Krisis Jembatan di Malra

Maluku Tenggara, sorotandemokrasi.com – Masyarakat Ohoi Dian Darat dan Ohoi…

11/03/2025 17:16 WIB

Tanggapi Jembatan Ambruk di Malra, RHU: In Syaa Allah Ditangani Dalam Waktu Dekat

Maluku Tenggara, sorotandemokrasi.com – Menanggapi krisis infrastruktur akibat ambruknya jembatan…

11/03/2025 13:35 WIB

PB PMI Desak Pemeriksaan Erick Thohir dan Dorong Presiden Prabowo Ganti Menteri BUMN

Jakarta, sorotandemokrasi.com – Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia (PB PMI) secara…

11/03/2025 10:08 WIB

Koperasi Desa Merah Putih, Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Harus Diperkuat

Jakarta, sorotandemokrasi.com – Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas…

08/03/2025 00:22 WIB

Surat Cinta untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto

Oleh: Kamil Mony – Founder Abdoel Moethalib Sangadji Institute (AMSI)…

06/03/2025 20:34 WIB

Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah DKI Jakarta Apresiasi Respons Cepat Pemprov Atasi Banjir

Jakarta, sorotandemokrasi.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapat apresiasi…